Selengkapnya »]]> Latar Belakang

Implikasi dari reformasi politik dalam penyelenggaraan  pemerintahan  setidaknya mencakup dua hal : pertama, reformasi birokrasi pemerintahan untuk menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dengan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan terutama yang berhubungan dengan kepentingan publik. Kedua, tuntutan untuk mewujudkan good governance dengan prinsip-prinsip accountability, transparancy, participation, responsiveness.

Dasar Hukum

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan kegiatan survey IKM bermaksud untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Kubu Raya.

Sedangkan tujuannya adalah :

1)      Untuk memperoleh gambaran secara obyektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Kubu Raya.

2)     Untuk mengetahui dimensi mutu pelayanan yang harus ditingkatkan terkait dengan 14 unsur pelayanan yang diukur.

Hasil Survey IKM

1. Pengukuran Dan Analisis Terhadap 14 Unsur Pelayanan

berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 terdapat 14 (empat belas) unsur indikator untuk mengukur penyelenggaraan pelayanan. Hasil perhitungan sebagaimana terlampir.

Untuk mengetahui IKM terlebih dahulu diketahui : 1). NRRT Per Unsur; 2). Menjumlahkan NRRT 14 unsur; 3). Jumlah NRRT 24 unsur x Konstanta (0,071).

Untuk mengetahui nilai Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap pelayanan di BPMPT ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengetahui Nilai Rata-rata Tertimbang Per Unsur Pelayanan. Hal tersebut dapat menggunakan rumus :

Dimana :  NRR    =  Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan telah diulas sebelumnya;

0,071 = Nilai Tertimbang (diperoleh dari 1/14), dimana 14 merupakan jumlah unsur pelayanan.

Contoh Perhitungan :

1)      Unsur Pelayanan 1 (U1) pada Unit Pelayanan Perizinan di BPMPT Kab.Kubu Raya;

NRR Tertimbang Per Unsur Pelayanan 1 (U1) =  NRR U1 x 0,071

=  3,120 x 0,071 =  0,222.

Jadi, NRR Tertimbang Unsur Pelayanan 1 (U1) adalah  0,222.

2)      Unsur Pelayanan 2 (U2) pada Unit Pelayanan Perizinan di BPMPT Kab.Kubu Raya;

NRR Tertimbang Per Unsur Pelayanan 1 (U1) =  NRR U1 x 0,071

=  3,133 x 0,071 =  0,222.

Jadi, NRR Tertimbang Unsur Pelayanan 1 (U1) adalah 0,222, dst hingga unsur ke 14

Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh hasil NRR Tertimbang terhadap 14 unsur pelayanan :

2.  Setelah nilai rata-rata tertimbang unsur pelayanan diketahui, kemudian masing-masing unsur pelayanan tersebut dijumlahkan. Formula yang dapat dibentuk adalah:

Nilai IRT Un       = ∑ NRRT Un

= NRRT U1 + NRRT U2 + NRRT U3 + NRRT U4 + NRRT U5  + NRRT U6 + NRRT U7 + NRRT U8 + NRRT U9 + NRRT U10 + NRRT U11 + NRRT U12 + NRRT U13 + NRRT U14.

=  0,222 + 0,222 + 0,236 + 0,229 + 0,232 + 0,236 + 0,216 + 0,223 + 0,238 + 0,227 + 0,231 + 0,226 + 0,237 + 0,234.

=  3,210.

Jadi, Indeks Responden Tertimbang Unsur Pelayanan (IRT Un) adalah 3,210.

3. Kemudian, untuk mengetahui Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan di BPMPT Kabupaten Kubu Raya, menggunakan formula :

IKM Unit Pelayanan             =  IRT Un x Nilai Dasar

=  3,210 x 25 =  80,242.

Jadi, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Perizinan pada BPMPT Kabupaten Kubu Raya Triwulan I adalah sebesar 80,242 berada pada rentang Nilai antara 62,51 – 81,25 dengan kualitas pelayanan bernilai B dalam dikategorikan BAIK.

4. Tampilan Penilaian dalam bentuk grafik terhadap nilai 14 unsur pelayanan :

Grafik Nilai 14 Unsur Pelayanan Pada BPMPT Kabupaten Kubu Raya

Keterangan :

Warna  (merah)   = Berada antara 2,51 – 3,250 (BAIK)

Warna  (biru)      = Berada antara  2,256 – 4,00 ( SANGAT BAIK)

Kesimpulan

Dari analisis kuantitatif terhadap data primer yang diperoleh dari kuesioner maka disimpulkan bahwa :

1)    IKM terhadap pelayanan di BPMPT adalah sebesar 80,242. Indeks tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pada BPMPT dalam kategori BAIK (B) dalam arti dapat memuaskan masyarakat.

2)   Dari 14 (empat belas) unsur pelayanan yang diukur semuanya unsur menunjukkan kategori BAIK bahkan terdapat 2 (dua) unsur pelayanan yang mempunyai kategori SANGAT BAIK, yakni Unsur Kesopanan dan Keramahan Petugas (U9) dengan nilai rata-rata 3,353, dan Unsur Kenyamanan Lingkungan (U13) dengan nilai rata-rata 3,340.

Saran Rekomendasi

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat, disarankan agar :

Strategi yang dapat dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yakni :

Strategi Defensif dengan fokus pada upaya mempertahankan kinerja pelayanan yang sudah ditunjukkan serta terus meningkatan  mutu pelayanan di masa yang akan datang.

Selengkapnya »]]> I.    DASAR    :

Surat Direktur Bina Usaha Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Nomor: 89/PDN.2.4/3/2012 tanggal 7 Maret 2012 perihal Calon Peserta Diklat Operator Komputer WDP.

II.    POKOK KEGIATAN    :

1.    Berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan PTSP di Bidang Penanaman Modal dengan rincian sebagai berikut:

a.    Bahwa dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) Operator Komputer WDP diharapkan para aparatur pusat dan daerah agar lebih paham dan termotivasi serta jelas arah sasarannya ketika melaksanakan pelayanan penanaman modal baik dipusat maupun daerah, dengan sasaran sebagai berikut:

-    Dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS etika PNS ketika melayani penanaman modal di pusat dan daerah.

-    Meningkatkan kompetensi Aparatur Perangkat Daerah khususnya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Kubu Raya.

-    Memantapkan sikap dan semangat serta pengetahuan di bidang penyelenggaraan pelayanan penanaman modal di pusat dan daerah yang berorientasi pada masyarakat dan dunia usaha.

-    Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan pelayanan penanaman modal di pusat dan daerah demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.

b.    Proses belajar mengajar dialksanakan secara tatap muka dan terjadwal dalam. Dalam diklat tersebut dilaksanakan dengan cara:
-    Kuliah, ceramah
-    Diskusi, Tanya jawab
-    Latihan-latihan, praktek

c.    Total Materi ajar 15 jam, Praktek dan Teori 12 jam latihan, dimana materi ajar adalah sebagai berikut:

1)    Kebijakan Penyelenggaraan  Pendaftaran Perusahaan dan Implementasi Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
2)    Program Aplikasi WDP (Informasi dan Statistik)
3)    Pengawasan dan Penyidikan
4)    Kebijakan SIUP dan WDP
5)    Pengenalan WDP On-Line
6)    Program Aplikasi WDP (Informasi dan Statistik) praktek
7)    Pengenalan LAN, WAN, dan Internet

2.    Berkaitan dengan intisari materi pelajaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1)    Payung hukum WDP antara lain:

a)    Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
b)    Kepres  Nomor 53 tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang Tidak dikenakan WDP
c)    PP Nomor 73 tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perdagangan
d)    Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

2)    Wajib Daftar Perusahaan (WDP) adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.

3)    Tujuan WDP adalah mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.

4)    Berikut ini merupakan Prosedur Pendaftaran Perusahaan, Laporan Perubahan Daftar Perusahaan, Pelaporan, dan Pelayanan Informasi Wajib Daftar Perusahaan :

Berdasarkan UU No. 3 Thn 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Permendag No. 37/M-DAG/PER/9/2007 Tgl. 4 Desember 2007 ttg Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

Berdasarkan UU No. 3 Thn 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Permendag No. 37/M-DAG/PER/9/2007 Tgl. 4 Desember 2007 ttg Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

Berdasarkan UU No. 3 Thn 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Permendag No. 37/M-DAG/PER/9/2007 Tgl. 4 Desember 2007 ttg Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

3.    Kegiatan ditutup sesuai dengan jadual yang telah dibuat oleh panitia dimana  semua kegiatan berjalan lancar dan diakhiri dengan ujian presentasi.

III.    PENUTUP :    Demikian laporan perjalanan dinas ini disampaikan, guna bahan lebih lanjut.

Yang melaksanakan Tugas:
NAMA  / NIP : Riduwansyah, A.Md

Selengkapnya »]]> Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 090/75/BPMPT/2012 tanggal 3 April 2012 tentang Perjalanan Dinas, dalam rangka melaksanakan konsultasi kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam tekhnis pengisian form spepise dan LKPM di Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta selama 3  (tiga) hari dari tanggal 4 April sampai dengan  tanggal 6 April 2012. Adapun hasil pertemuan dapat dilaporkan sebagai berikut:

Bidang Pelayanan

1. Dalam form perizinan Pendaftaran Penanaman Modal perlu dilakukan penyesuaian pada lampiran tabel kegiatan nilai investasi kegiatan usaha. Harus dilakukan breakdown (pendetailan) nilai investasi sesuai dengan jumlah bidang usaha yang diajukan.
2. Untuk lampiran tabel permodalan tidak perlu di breakdown (dipecah).
3. Kapasitas produksi per tahun perusahaan tersebut maksimal 5-8 kali dari modal kerja untuk 1 turn over (3bulan).
4. Bagi perusahaan yang sudah berbadan hukum, harus menyertakan NPWP perusahaan tanpa terkecuali.
5. Bagi perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip, bisa dilakukan perubahan maksimal 1 bulan setelah dikeluarkannya Izin Prinsip tersebut.
6. Izin Prinsip Perubahan itu diberikan apabila ada perubahan kapasitas produksi, bidang usaha dan lokasi proyek perusahaan tersebut.
7. Apabila pada Izin Prinsip suatu perusahaan ada 3 kegiatan dan di Izin Usahanya hanya terdapat 1 jenis usaha yang terealisasi maka perusahaan tersebut harus membuat Surat Pernyataan.
8. Pada lampiran permodalan apabila modal pinjaman lebih besar 3 kali dari modal sendiri, maka perusahaan tersebut harus membuat Surat Pernyataan akan meningkatkan modalnya secara bertahap.

Bidang Pengendalian

1. LKPM merupakan laporan terjadwal yang diserahkan investor kepada PTSP baik secara triwulan ataupun semesteran. LKPM bersifat laporan perkembangan berkala perusahaan, yang didalamnya memiliki informasi berupa kebutuhan, kendala, permasalahan dan keuangan perusahaan secara global.
2. LKPM bersifat wajib untuk disampaikan namun tidak menutup kemungkinan banyak perusahaan yang lalai untuk menyampaikan. Bagi perusahaan yang lalai dalam menyampaikan LKPM, akan diberikan sanksi berupa teguran secara tertulis yang bersifat SP1, sampai ke SP3. Sanksi ini berupa teguran sampai pencabutan/pembekuan izin atau fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan.
3. Pada tahun 2012 ini, supaya penyampain LKPM lebih mudah dan cepat akan diberlakukan sistem penyampain LKPM secara online. Namum Program kegiatan tersebut dilaksanakan khusus untuk BKPM dan Provinsi, untuk Kabupaten/kota di upayakan pada tahun 2013.

Selengkapnya »]]> Dalam rangka Pengembangan dan Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kemenko Polhukam menugaskan TIM-nya berkunjung ke provinsi Kalimantan Barat dengan salah satu agendanya memantau langsung perkembangan kabupaten Kubu Raya sebagai daerah otonom baru di wilayah Kalimantan Barat.
Tim yang terdiri dari Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Bapak Dr. A. Kamil, M.Si didampingi stafnya Bapak Santun Pakpahan dan dari Kemenko Polhukam Bapak Ir. Edison Silaen, Dipl tersebut melaksanakan pemantauan dan pengumpulan data/informasi secara langsung.
BPMPT sebagai salah satu SKPD pelayanan publik, diberi kesempatan menerima tim Kemenko Polhukam tersebut, tentunya dengan melibatkan beberapa SKPD sebagai perwakilannya.
Dalam kunjungannya, diungkapkan bahwa Kubu Raya masuk urutan 8 (delapan) terbaik  dari daerah otonom dilihat dari sisi pelayanan publiknya, baik itu pelayanan kependudukan, kesehatan, pendidikan serta pelayanan perizinan dan non perizinan bagi pelaku usahanya. Diharapkan kedepan, adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan berupa tata batas wilayah. (blao)

Selengkapnya »]]> BPMPT mengikuti rapat evaluasi Pengelolaan keuangan dan aset daerah TW I TA 2012 di hotel Gardenia yang diikuti juga oleh 9 kecamatan dan seluruh SKPD. Pembahasan adalah realisasi pendapatan, realisasi belanja dan aset masing-masing SKPD. Secara umum realisasi.
Pendapatan per Pebruari 2012 sebesar 17,81% yang terdiri dari PAD, dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Untuk belanja realisasi sebesar 8,49% terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. untuk realisasi retribusi yang sebagian besar mekanismenya melalui pola PTSP sampai dengan pebruari 2012 sebesar 14,84%. Diharapkan melalui PTSP target retribusi sebesar 7,2 milyar dapat terealisasi

Selengkapnya »]]> BPMPT mengikuti Rapat Kerja Camat se Kabupaten Kubu Raya, di ruang rapat bupati hari selasa tanggal 3 april 2012. BPMPT menyampaikan informasi mengenai rekomendasi camat untuk beberapa perizinan yang masih belum ada kepastian
biaya dan waktu penyelesaiannya, dalam mengeluarkan rekomendasi hendaknya dikoordinasikan dulu dengan SKPD teknis terkait dan mengacu pada tata ruang wilayah. untuk segera menjalankan Pelayanan Administrasi Terpadu di kecamatan terutama di kecamatan batu ampar sebagai kecamatan pertama untuk Pilot Project. Rapat kerja camat ini dipimpin langsung oleh Bupati Kubu Raya dan diikuti oleh 9 camat yang berada di wilayah Kabupaten Kubu Raya. Diharapkan dengan raker ini menjadi evaluasi khususnya berkenaan dengan proses perizinan dan non perizinan.

Selengkapnya »]]> Rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah pada tanggal 1 April besok sungguh memusingkan semua pihak.  Karena di negeri ini, kenaikan harga BBM hampir pasti diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya termasuk di sektor jasa.  Ini berarti akan ada beban tambahan bagi masyarakat, daya beli menurun sementara penghasilan tidak bertambah, sehingga mahasiswa dan rakyat merasa perlu turun ke jalan melakukan demontrasi untuk menolak kenaikan harga BBM di seluruh penjuru negeri.  Sementara di pihak pengambil kebijakan, pemerintah katanya juga serba salah antara pentingnya menaikkan harga BBM dengan kemampuan APBN yang katanya kewalahan akibat bertambahnya beban subsidi BBM akibat meroketnya harga minyak dunia.  Walahualam!

Terlepas dari hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat tengah mengembangkan inovasi teknologi tepat guna mengganti bahan bakar bensin ke bahan bakar gas perahu bermotor nelayan. “Kami membentuk tim mengembangkan teknologi tepat guna mengkonversi minyak bensin ke gas. Mesin yang kita kembangkan ini menggunakan dua bahan bakar yang dapat dipilih sendiri oleh masyarakat. Jadi mesinnya bisa menggunakan bahan bakar bensin, bisa juga bahan bakar gas,” kata Kepala Bidang Ikan Tangkap, Dinas Perikanan dan Kelautan Kubu Raya, Jemain, Senin (Equator, 12/3).

Test drive oleh Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan
Pengembangan mesin tersebut, menurutnya, sengaja dilakukan Pemerintah Kubu Raya untuk mengurangi beban nelayan dan masyarakat yang menggunakan transportasi air. “Dengan menggunakan bahan bakar gas, nelayan dan masyarakat bisa menghemat empat kali lipat biaya yang dikeluarkan. Selain itu, juga mengurangi emisi gas, karena mesin yang menggunakan bahan bakar gas ini sama sekali tidak mengeluarkan asap. Berbeda jika menggunakan mesin dengan bahan bakar bensin dan solar,” jelasnya.

Ketua tim pengembangan, Amin mengatakan, pihaknya sengaja mengembangkan mesin sampan bermotor menggunakan bahan bakar gas didorong keprihatinan masih banyak nelayan yang terbebani dengan mahalnya harga bahan bakar. “Awalnya kita prihatin karena hasil tangkap masyarakat nelayan yang kecil harus diberatkan dengan mahalnya harga bahan bakar minyak. Sekarang terserah nelayan, karena mesin ini bisa menggunakan dua bahan bakar sekaligus,” kata Amin.

Dengan bahan bakar gas, nelayan bisa menghemat pengeluaran. Satu tabung gas 3 kg bisa digunakan untuk perjalanan selama 10 jam dengan jarak tempuh lebih dari 20 kilometer. Tim yang dipimpinnya sudah melakukan riset untuk pengembangan mesin tersebut selama enam bulan dan sudah melakukan beberapa kali uji coba dan hasilnya sangat memuaskan.

Sementara, Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengatakan, pengembangan mesin berbahan bakar gas itu dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat kecil, khususnya para nelayan kecil yang selama ini terus terbebani dengan mahalnya harga BBM.

sumber: http://www.equator-news.com/kubu-raya/20120313/sampan-motor-bahan-bakar-gas

PERHATIAN:

Penjualan resmi atas produk (perahu motor BBG) ini hanya melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kab. Kubu Raya;
diluar produk resmi, DKP tidak bertanggungjawab atas kualitas produk, mutu dan jaminan keamanan.
Upaya memperbanyak/memperjualbelikan untuk kepentingan sendiri tanpa izin dari DKP adalah pelanggaran Hak Cipta.
Silahkan hubungi kami di:
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kubu Raya
Jl. Arteri Supadio Telp./Fax. 0561-724545
Contact Person:

081256214585(Bp. Bustami-Kabid. DKP Perikanan Tangkap) atau

081352120917 (Bp. Amin)

Selengkapnya »]]> Hari ini Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya (BPMPT) mendapatkan Penghargaan sebagai Unit Pelayanan Publik Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 dengan Predikat “TERBAIK”. Penghargaan ini diberikan dalam rangka Hari Ulang Tahun Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang ke-55. Penyerahan penghargaan dilaksanakan pada Upacara Bendera di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jl. Ahmad  Yani Pontianak. Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat Bapak Drs. Cornelis, MH kepada ibu Maria Agustina selaku Plt. Kepala BPMPT KKR.